Rapat Koordinasi Rencana Ketersediaan Benih Insitu dan Okupasi untuk Kegiatan Bantuan Pemerintah 2024
Rabu 21 Februari 2024, Rapat dibuka langsung Kepala
Dinas Pertanian TPH (Dr. Ir. H. Bambang Pramono, M. SI), beserta Kabid Tanaman Pangan (Tuti Murti, SP. M.Si), dan Kepala UPTD
BPSBTPH (Hj. Sri Wirna, SP) beserta
jajaran. Dihadiri juga dari Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan (Andi Soleh) dan Penangkar/Produsen
Benih Tanaman Pangan. Arahan dari Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera
Selatan, ada 2 variabel pada rapat ini, yaitu benih insitu dan okupasi.
Kegiatan Optimalisasi lahan rawa (OPLAH) diperluaskan luas lahan. Ada kegiatan
IMAM (Indonesian Modern Agriculture
Milenial) pengembangan pertanian modern. Kepala Dinas Pertanian TPH juga
menyampaikan hasil rapat di Jakarta membahas kegiatan-kegiatan yang ada di
Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya persiapan 10.000 Ha fokus 2 lokasi
yaitu desa tanjung lago dan desa muara telang ini merupakan kegiatan strategis
yang semua pihak harus berpartisipasi terutama penangkar. Kita berterima kasih
sekali kepada Menteri Pertanian yang sudah mengalokasikan kegiatan-kegiatan
yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Harapan kepada penangkar berperan aktif
dalam kegiatan ini.
Direktorat Perbenihan Tanaman menyampaikan, sejak
Pak Menteri Pertanian dilantikn langsung dibuat gebrakan 1.000.000 Ha. Dari
kegiatan ini ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas
Pertanian Se-Indonesia.
Direktur Perbenihan menginisasi pertemuan untuk
memastikan jumlah stok benih ril yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
Sehingga benih yang diperlukan nanti ambil dari Provinsi Sumatera Selatan,
terutama lahan rawa. Ada 3 kegiatan utama yang ada si Kementrian Pertanian
yaitu, Reguler, Prioritas, dan Biofortifikasi (nutrizinc). Kabid Tanaman Pangan menyampaikan juga arahan dan
harapan pada rapat ini, selain mengejar kegiatan Pemerintah Bapak/Ibu juga
mengupayakan untuk free market. Konsepnya untuk lahan lebak di suplai benih
dari irigasi. Lahan pasang surut panen bulan februari, sehingga bulan mei sudah
bisa di dapat. Untuk Pemerintahan minimal benih pada bulan februari-mei.
Kepala UPTD BPSBTPH Provinsi menyampaikan Proses
sertifikasi harus di jalankan sesuai proses, sehingga benih yang dihasilkan
memiliki kualitas yang baik.